29 Juni 1970, bersamaan dengan dibentuknya Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), pemerintah secara resmi menetapkan Program Keluarga Berencana (KB) sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Penetapan program KB dinilai penting dilakukan terkait semakin meningkatnya jumlah penduduk, tingginya angka kematian ibu, serta besarnya kebutuhan akan kesehatan reproduksi (Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI, 2014). Melalui pengendalian jumlah kehamilan, program ini diharapkan dapat menekan laju pertambahan penduduk, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, memperkecil beban tanggungan keluarga sehingga pemenuhan kebutuhan tiap-tiap anggotanya menjadi semakin baik. Dengan demikian, kesejahteraan keluarga diharapkan dapat terus meningkat dan menjadi pondasi bagi pencapaian kualitas bangsa yang semakin unggul.

Kini setelah lebih dari 30 tahun dilaksanakan, setelah 29 Juni ditetapkan sebagai Hari Keluarga Nasional, persoalan jumlah penduduk rupanya masih tetap menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai. Program KB memang diakui mampu menurunkan angka fertilitas dan menekan angka kelahiran dari tahun ke tahun. Namun Word Population Data Sheet Tahun 2013 masih mencatat bahwa Indonesia merupakan negara ke-5 di dunia yang memiliki estimasi jumlah penduduk terbanyak. Di lingkup ASEAN, jumlah penduduk Indonesia menduduki peringkat pertama, jauh di atas jumlah penduduk negara-negara anggota yang lain. Sementara itu, jaman yang semakin berubah seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga memunculkan beragam tantangan baru bagi kehidupan keluarga di era modern. Gaya hidup materialistik, banyaknya pola perilaku yang menyimpang dari norma sosial maupun agama, serta meningkatnya kriminalitas telah menghadapkan masyarakat pada sebuah kondisi yang perlu disikapi dengan seksama. Efektivitas program pemerintah yang selama ini ditujukan untuk mencapai kesejahteraan keluarga tampaknya perlu ditinjau kembali. Apakah benar bahwa langkah pengendalian angka kelahiran saja cukup untuk mewujudkan sebuah keluarga kecil yang bahagia sejahtera sebagaimana selalu didengungkan oleh BKKBN? Rasanya belum tentu.

Sejahtera pada dasarnya tidak bisa hanya dilihat dari persoalan fisik dan ketercukupan materi. Mengacu pada penjelasan UU No. 11 Tahun 2009, kesejahteraan secara sosial akan tercapai apabila setiap individu mampu mengembangkan diri menjadi sumber daya manusia yang potensial, memiliki kecakapan dan berbagai karakter positif, mampu memprevensi diri dari berbagai pengaruh buruk lingkungan sehingga dapat memenuhi peran-peran sosialnya secara optimal. Keluarga juga akan sejahtera apabila memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota maupun antara keluarga dengan masyarakat (UU No. 10 Tahun 1992). Apalah artinya sebuah keluarga kecil yang tercukupi secara materi, tetapi antar anggotanya tidak memiliki relasi yang harmonis. Sebagaimana tidak akan sempurna kesehatan fisik seorang anak dalam keluarga tanpa disertai dengan kondisi psikologis yang juga baik. Sayangnya, sekian banyak data tentang problem keluarga yang termuat di berbagai media massa justru menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah keluarga kecil yang mapan secara finansial ternyata belum sepenuhnya diikuti oleh kondisi psikososial yang sejalan. Jumlah kasus kenakalan remaja, kekerasan dalam rumah tangga dan angka perceraian yang terus meningkat menurut Catatan Akhir Tahun 2011 Komisi Nasional Perlindungan Anak juga merepresentasikan hal tersebut, sekaligus menunjukkan banyaknya masalah perilaku yang terjadi di masyarakat.

Sudah saatnya semua orang melengkapi misi pencapaian keluarga kecil bahagia sejahtera sebagai bagian dari pembangunan nasional ini dengan langkah-langkah konkrit yang lebih komprehensif, tidak hanya berfokus pada upaya pengendalian kehamilan. Pendidikan dalam keluarga yang dilakukan oleh orangtua melalui proses pengasuhan sejak dini perlu dioptimalkan agar mampu mencetak manusia Indonesia yang sehat secara fisik maupun psikologis. Mengapa pengasuhan? Sebab ini adalah proses mendasar dalam menyiapkan generasi penerus yang berkualitas. Pengasuhan yang baik akan menghasilkan individu-individu handal yang mampu mengaktualisasikan segala potensi yang dimiliki, sekaligus mengimbanginya dengan pengelolaan diri dan ketrampilan sosial yang memadai. Sebaliknya, pengasuhan yang kurang optimal akan berkontribusi terhadap munculnya generasi yang mudah terpengaruh lingkungan dan rentan terhadap persoalan.

Pada dasarnya mengasuh adalah sebuah proses ‘menumbuhkan’. Menumbuhkan berbagai kemampuan, sifat baik dan karakter positif dalam diri anak. Para ahli perkembangan kerap mengingatkan bahwa sekian banyak problem emosi dan perilaku yang muncul pada individu di rentang usia anak hingga dewasa, yang tampak dalam bentuk kenakalan, perilaku menyimpang, ketidakmampuan mengelola diri dan sebagainya, setelah ditelusur ternyata berakar pada persoalan pengasuhan yang kurang tepat. Orangtua gagal menjalankan fungsinya. Mereka menerapkan pola asuh yang justru memunculkan masalah dalam keluarga, seperti dengan menunjukkan sikap yang ambigu saat mengasuh, emosional, tidak konsisten dalam menerapkan aturan, kurang mampu membangun komunikasi yang positif, banyak menuntut namun sedikit memberi contoh, atau bahkan tanpa disadari justru sering memberikan contoh-contoh perilaku yang kurang baik.

Karena itu, menyisihkan waktu untuk meninjau kembali pengasuhan yang selama ini dilakukan adalah sebuah langkah reflektif yang penting bagi para orangtua untuk menyiapkan generasi ke depan yang lebih baik. Berusaha menjadi orangtua yang memiliki visi dan mendasarkan pendidikan anak pada berbagai value positif perlu terus diupayakan untuk menciptakan atmosfir tumbuh kembang yang sehat, dalam keluarga yang penuh dukungan. Semoga Hari Keluarga Nasional kali ini dapat menjadi momentum strategis untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya keluarga sebagai wadah tumbuh kembang setiap anak bangsa, menjadi manusia paripurna bagi kepentingan diri, keluarga maupun bangsa dan negara.